Mahkamah Agung menolak memberikan fatwa terkait status jabatan Ahok

Mahkamah Agung menolak memberikan fatwa terkait status jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin menjelaskan, jika MA mengeluarkan fatwa, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu independensi hakim. Untuk itu, MA mengembalikan putusan status jabatan Ahok kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur usai menjalani cuti kampanye Pilkada 2017 ditentang sejumlah pihak.

Sejumlah organisasi massa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan menuntut Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Ahok.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa MA tak bisa mengeluarkan fatwa terkait status jabatan Ahok.

Tjahjo memahami putusan MA tersebut.  Pihaknya masih pada kebijakan sebelumnya, yakni menunggu tuntutan dari jaksa sebelum memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tjahjo siap bertanggung jawab apabila keputusan yang diambilnya salah. Tjahjo pun mengaku sudah menyampaikan saran ini kepada Presiden Jokowi. Dia menyerahkan keputusan akhir terkait status Ahok kepada Presiden Joko Widodo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =