PADANG – Puluhan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) datangi DPRD Sumbar, Selasa (6/2). Mereka meminta DPRD optimal mengawasi agar kasus dugaan korupsi SPJ fiktif Dinas PU & PR Sumbar segera selesai. Selain juga memastikan agar semua pihak yang terlibat diproses secara hukum.
“Tidak mungkin pelaku dugaan korupsi itu hanya satu orang. Pasti ada beberapa orang. Mereka semuanya harus dihukum,” ujar salah seorang mahasiswa Unand, Ananda.
Para mahasiswa menilai kasus SPJ fiktif tersebut layak diambil alih KPK.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M. Nurnas menegaskan legislatif tak pernah diam saja menanggapi adanya dugaan kasus SPJ fiktif tersebut.
Selain itu, Nurnas mengatakan belajar dari kasus dugaan SPJ fiktif itu, DPRD juga sudah membentuk panitia khusus (pansus) tentang tata kelola pembangunan.
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan DPRD sangat sepakat dengan para mahasiswa tentang pentingnya kasus tersebut diusut tuntas. Selain juga diberikan sanksi yang setimpal.
“Itu sudah termasuk korupsi dan harus ditindaklanjuti dengan serius,” ujar Hendra.