MA Tolak PK, Kepolisian Wajib Bayar Hak Erik yang Meninggal di Tahanan

MA Tolak PK, Kepolisian Wajib Bayar Hak Erik yang Meninggal di TahananKetika Sidang di Pengadilan Negeri Bukitttinggi yang mengabulkan gugatan Alamsyahfudin, orang tua Erik Alamsyah (alm). Dok. LBH Padang

 

 

 

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Perjuangan Alamsyahfudin orang tua dari Erik Alamsyah,korban yang meninggal di tahanan Kepolisian Sektor Bukititinggi, akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diwakili oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara PK ini adalah Dr. Nurul Elmiyah, SH, M.H, H. Panji Widagdoo, SH, MH, dan Maria Anna Samiyati, SH, M.H. Sidang PK kasus ini diputuskan 7 Agustus 2017.

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden RI, c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, c.q. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, c.q. Kepala Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi,” ujar majelis hakim dalam amar putusannya seperti dikutip LBH Padang dari laman resmi MA, Rabu (4/7/2018).

PK tersebut diajukan ke MA oleh Bidang Hukum Polda Sumbar diwakili Nina Febri Linda, S.H. dan kawan-kawan pada 7 Desember 2016. Termohon PK atau Penggugat awal dalam gugatan ini adalah Alamsyahfudin orang tua kandung dari Erik Alamsyah (alm) korban penganiyaan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang oknum anggota kepolisian sebagaimana telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara pidana nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT yang telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur LBH Padang  Wendra Rona Putra dalam keterangannya kepada harianhaluan.com, Kamis (5/7) menyatakan,  kasus bermula dari Gugatan Perlawanan Melawan Hukum (PMH) Alamsyahfudin yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 6 (orang) oknum kepolisian, telah melakukan penganiyaan yang menyebabkan meninggal anak Penggugat yang bernama Erik Alamsyah (19 Tahun) dalam tahanan Polsek Bukittinggi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Supardi, S.H., Juanda, S.H, dan Roni Susanta, S.H., pada tanggal 7 November 2013 mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dengan putusan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Alamsyafudin kerugian materiil dan immateriil sebesar 100.700.000 (seratus juta seratus ribu rupiah).
Tak puas dengan keputusan itu Kepolisian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelumnya. Selanjutnya karena tidak menerima putusan tersebut, kepolisian mengajukan kasasi, namun pada tanggal 7 April 2015 Mahkamah Agung menolak kasasi Tergugat.

“Karena telah berkekuatan hukum tetap perkara ini, maka keluarga Alamsyafudin dan LBH Padang mendesak agar Kepolisian membayarkan hak masyarakat sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Berkaca kepada kasus sebelumnya Kepolisian Sektor Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tak kunjung membayar ganti rugi kepada korban salah tembak bernama Iwan Mulyadi. Ganti rugi yang harus dibayar kepada Iwan sebesar Rp 300 juta,” jelasnya.

“Sehingga demi kepastian hukum dimana kita tinggal di Negara Hukum, seharusnya kepolisian sebagai penegak hukum harus membayarkan hak-hak korban sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” pungkasnya. (h/dn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 3