Lima Mantan Koruptor yang Nyaleg di Kab/kota dikembalikan ke Parpol, Sementara KPU Prov Nihil

Lima Mantan Koruptor yang Nyaleg di Kab/kota dikembalikan ke Parpol, Sementara KPU Prov Nihil

 

 

 

 

Minangkabaunews

PADANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasbar, Provinsi Sumbar, menemukan satu orang mantan koruptor atau mereka yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu Legislatif 2019.

Ketua KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat dan hasil verifikasi terhadap keabsahan calon memang ada ditemukan salah seorang bacaleg mantan koruptor.

“Semua berkas pencelegan kami terima dulu, kami terima baru verifikasi. Kalau sudah di verifikasi ternyata ketauan korupsi kami kembalikan kepada partai,” tambahnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018.

Sementara itu, KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi mengatakan dua orang syarat pencalonan dikembalikan ke parpol.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryanj mengungkapkan bahwa sikap KPU Sumbar terkait dengan persyaratan Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau Korupsi sesuai bahwa apabila persyaratan tsb tidak terpenuhi maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sikap KPU Sumbar tsb sesuai dengan PKPU No 14 Tahun 2018 dan PKPU No 20 Tahun 2018.

“Hingga saat ini tidak ada mantan koruptor yang menyampaikan berkas pencelagannya di KPU Sumbar,” tegasnya

Menurutnya, ketentuan pengajuan berkas calon legislatif disesuaikan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu Salah satu poinnya yang menjadi sorotan yaitu pengaturan mengenai tidak menyertakan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Partai politik berwenang menyeleksi bakal caleg di setiap tingkatan.

Sebelumnya, dirilis dari laman resmi Bawalus RI menyatakan Bacaleg mantan terpidana korupsi tingkat Provinsi berjumlah 26 orang, Kabupaten 146 orang dan Kota sebanyak 20 orang Bacaleg.

Untuk wilayah Sumatera Barat, hasil indentifikasi Bawaslu RI itu ditemukan lima orang bakal calon mantan terpidana korupsi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten 50 Kota. (RI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 51 = 53