Kontroversi Impor Pangan di Awal Tahun Politik, Ada Apa?

Ilustrasi Daging Impor

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Belum juga usai kontroversi impor beras sebanyak 500 ribu ton yang mulai didatangkan pada awal musim panen, pemerintah kembali membuat kebijakan impor bahan pangan lainnya. Tiba-tiba saja, rencana impor daging kerbau dan garam mengemuka.

Kontan, rencana impor daging kerbau dan garam menuai kritikan sama halnya pada kasus impor beras.

Sejumlah peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menggerutu. Mereka lantas berteriak menolak rencana Bulog mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 100 ribu ton untuk kebutuhan 2018. Alasannya jelas, kebijakan impor tidak berpihak pada peternak lokal.

“Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau di tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana, lewat keterangan tertulis, Senin (22/1).

PPSKI menilai, pemerintah telah gagal mewujudkan program swasembada daging sapi di tahun 2010 dan 2014. Kegagalan itu, kata Teguh, berimplikasi pada pemenuhan daging sapi impor sebanyak 50 persen dari kebutuhan nasional. “Sangat tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah,” kata dia seraya meminta agar  pemerintah meninjau kembali rencana impor daging kerbau ini.

Suara keras PPSKI itu dipicu rencana Bulog mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Direktur Pengadaan Bulog Adrianto Wahyu Adi mengungkapkan, keputusan mengenai impor daging kerbau telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat menteri koordinator pada November lalu. Rapat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN.

Bulog telah mengirimkan Request For Quotation (RFQ) kepada calon suplier daging kerbau dari negara produsen tujuan, yakni India. Namun, menurut Adrianto, RFQ baru dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, yaitu negosiasi harga, apabila Bulog sudah mendapatkan penugasan dari kementerian terkait. “(Penugasan) belum kami terima sampai hari ini,” kata Adrianto, saat dihubungi Republika, Senin (22/1)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

96 − = 94