Kisruh di Beberapa Daerah, Kemendikbud akan Evaluasi PPDB

Sejumlah orang tua murid menandatangani daftar nama anaknya yang diterima di SMAN 5 Bandung, melalui jalur PPDB, di Jalan Belitung, Kota Bandung, Kamis (12/7).

Sejumlah orang tua murid menandatangani daftar nama anaknya yang diterima di SMAN 5 Bandung, melalui jalur PPDB, di Jalan Belitung, Kota Bandung, Kamis (12/7).

 

 

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengevaluasi proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menyampaikan evaluasi tak hanya akan dilakukan terhadap proses pelaksanaan PPDB di lapangan, namun juga evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 terkait PPDB.

“Setiap tahun PPDB mesti dievaluasi. Semua masalah dianalisis, untuk menentukan apakah kebijakan makronya yang perlu direvisi ataukah pelaksanaannya di lapangan yang harus diperbaiki,” ujar Hamid saat dihubungi Republika, Ahad (15/7).

Menurut dia, kekisruhan pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini hanya terjadi di sejumlah titik. Ia pun menyebut tak semua daerah mengalami masalah dalam proses PPDB ini.

“PPDB yang kisruh hanya di beberapa titik lokasi. Jadi jangan bikin generalisasi semua daerah bermasalah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menegaskan evaluasi terhadap PPDB akan terlu dilakukan. Ia pun mengakui sistem PPDB ini masih perlu disempurnakan.

Mendikbud pun berencana mengundang seluruh kepala Dinas Pendidikan dan kepala daerah guna membahas kekisruhan PPDB sistem zonasi yang bermasalah. Kendati demikian, masih belum diketahui kapan pertemuan tersebut akan diselenggarakan.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai PPDB melalui sistem zonasi masih memiliki kelemahan. Di antaranya yakni munculnya PPDB jalur mandiri seperti di Lampung, penyalahgunaan jalur siswa tidak mampu di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta adanya jalur migrasi di DKI Jakarta, dan juga adanya sekolah yang tak mendapatkan murid di Kota Solo.

FSGI pun menyarankan perlunya revisi dalam Permendikbud tersebut, terutama pada pasal-pasal yang menimbulkan kerancuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =