Kisruh DCS, 7 Partai Ini Laporkan KPU Sumbar ke Bawaslu

Kisruh DCS, 7 Partai Ini Laporkan  KPU Sumbar ke Bawasluilustrasi Pileg 2019

 

 

 

 

 

 

 

PADANG,HARIANALUAN.COM–Tujuh partai politik akhirnya melaporkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan itu sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Daftar Calon Sementara  (DCS ) yang diumumkan oleh KPU beberapa waktu lalu.

Tujuh partai yang melapor adalah Partai NasDem, Gerindra, PDIP, PKB, PSI, PAN, dan Partai Berkarya. Sesuai jadwal, rencananya pada Selasa (21/8), akan dilakukan proses mediasi antara KPU dan tujuh partai pelapor. “Ya, ada tujuh partai yang ajukan permohonan, dan semuanya sudah teregister,” ungkap Komisioner Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Alni, kepada harianhaluan.com.

Alni mengatakan, dari semua pengaduan yang masuk, rata-rata terkait keberatan terhadap pengumuman DCS yang diumumkan oleh KPU Sumbar beberapa waktu lalu. Dari pengumuman DCS tersebut terdapat sejumlah Bakal calon legislatif  (Bacaleg) yang diumumkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Masing-masing partai beragam, ada yang satu Bacaleg dinyatakan TMS bahkan ada yang belasan. Seperti PSI dan Berkarya,” ulasnya.
Ada dua tahapan yang akan dilalui oleh pelapor dan terlapor, yang pertama tahapan mediasi. Masing-masing pihak akan dihadirkan pada proses mediasi tersebut, jika tidak ditemukan kesepahaman dalam mediasi maka proses akan berlanjut dengan ajudikasi (persidangan).

Terpisah, Sekretaris DPW NasDem Sumbar Mumaizer Datuak Gamuak membenarkan hal tersebut, bahwa ada dua Bacaleg yang tidak masuk dalam DCS yang diumumkan oleh KPU, Dapil II dan Dapil V. “Soal status PNS keduanya. Kalau Risnaldi MS (memenuhi syarat) cuma gelar doktornya tidak dimasukkan KPU karena tidak ada surat Dikti, sebenarnya sudah lulus dan ada surat Dikti. Kalau yang satunya lagi soal penambahan nama belakangnya tidak dimasukkan, karena KPU tidak menerima surat dari PN terkait perubahan nama itu,” jelasnya.

Persoalan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai PDIP Sumbar Yeni S Tanjung. Ia mengatakan partai akan berusaha memperjuangkan kader karena itu haknya. Ada satu kader di Dapil 8 atas nama Nurleli dikatakan TMS, terkait ijazah SLTA-nya. “Proses pertama pencaleg kan ijazahnya sudah dikatakan hilang, dan sudah diminta surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan memang benar siswa sekolah tersebut pada tahun sekian. Tapi setelah itu, ternyata tidak dituliskan kapan tamatnya, hanya tahun masuknya saja. Nah, inilah yang menjadi panjang persoalannya padahal sudah diturutkan semua permintaan KPU,” ujar Yeni.

Dari DCS yang diumumkan lewat media massa, KPU Sumbar diketahui mencoret Partai Gerindra di Dapil 3, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dapil Sumbar 4 dan Sumbar 6 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Sumbar 2,3,4 dan 5. Terkait ini, sebelumnya Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Desrio Putra, Desrio sudah mengatakan akan menggugat KPU Sumbar dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu Sumbar. “Kami akan menggugat karena pencoretan ini dianggap tidak tepat. Menurut KPU, hal itu adalah akibat adanya bacaleg perempuan yang tidak memenuhi syarat, tapi setelah dikonfirmasi kepada tim penghubung DPD Partai gerindra Sumbar, semua data sudah lengkap, memenuhi dan dapat diterima,” ungkap Desrio Putra.

Informasi yang ia dapatkan, menurut Desrio, KPU Sumbar tidak memberitahukan pada penghubung partainya jika masih ada syarat yang masih kurang. “Justru Ketika penyerahan berkas perbaikan ada surat-surat yang harus diperbaiki dan langsung diganti. Soal bacaleg yang bersangkutan ketika itu tidak ada yang dipermasalahkan. Kok tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Ia mengaku, tidak mengetahui dimana letak kesalahan partainya. Namun yang jelas, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumbar. “Kami tidak akan tinggal diam dan akan melayangkan gugatan ke Bawaslu Sumbar. Menurut kami, mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur,” kata Desrio.

Sementara itu Komisioner KPU Sumbar Iswaryani menegaskan, pihaknya sudah melakukan verifikasi dengan teliti. Saat verifikasi dilakukan, KPU menemukan berbagai permasalahan, seperti tidak terpenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 parsen. “Seperti Gerindra di Dapil Sumbar 3, itu perempuannya tidak memenuhi syarat, sehingga terdapat kekurangan keterwakilan perempuannya yang mempengaruhi komposisi bacaleg lainnya. Hal itu seperti itu juga dialami PSI dan PKPI,” katanya.

Dijelaskan Iswaryani, KPU akan tetap menjalankan proses. Setelah pengumuman DCS, pihaknya akan meminta tanggapan publik hingga 20 September.  “Sebelum pengumuman Daftar Bacaleg Tetap (DCT), KPU Sumbar terlebih dahulu akan menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan DCS yang diumumkan. Apabila ada tanggapan yang tidak baik, maka KPU akan langsung konfirmasi pada parpol yang bersangkutan,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Agam ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan pencoretan bacaleg apabila mendapat tanggapan buruk dari masyarakat, dan parpol tidak bisa memberikan konfirmasi terkait permaslahan yang ditemukan. “Misal satu orang bacaleg ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ijazah SMA nya palsu, kita langsung cek ke Porpolnya. Apabila tidak bisa membuktikannya, maka di coret, kalau yang dicoret itu laki-laki maka tidak bisa diganti. Apabila perempuan, dan mempengaruhi bacaleg lain, itu kami persilahkan diganti,” kata Izwaryani. (h/rin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 3