Ilustrasi BPJS Kesehatan. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra).
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima hasil audit laporan keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode Januari-Juni 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil audit tersebut, tagihan BPJS Kesehatan berpeluang lebih kecil dibanding laporan lembaga tersebut sebelumnya.
“Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan dari berbagai pusat kesehatan. Nanti kami lihat lagi, tapi cukup signifikan,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Senin (27/8).
Hasil audit BPKP juga menyampaikan potensi arus kas BPJS Kesehatan pada periode paruh kedua tahun ini. Namun, ia belum ingin merinci lebih jelas hasil audit tersebut.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah masih akan menggunakan bauran kebijakan untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut, antara lain, meminta BPJS Kesehatan melakukan efisiensi hingga menyuntikkan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
“Buaran itu masing-masing kami lakukan untuk menjaga agar BPJS Kesehatan bisa sustainable (berkelanjutan),” katanya.
BPJS Kesehatan sebelumnya memprediksi defisit anggarannya pada tahun ini menyentuh Rp16,5 triliun. Perkiraan defisit tersebut melonjak dibandingkan tahun lalu sebesar Rp9,75 triliun.
Tahun lalu, defisit BPJS Kesehatan terjadi karena iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp74,25 triliun, sedangkan jumlah klaimnya mencapai Rp84 triliun. (agi)