Fatwa MUI: Vaksin Rubella Haram, Tapi Diperbolehkan

Fatwa MUI: Vaksin Rubella Haram, Tapi DiperbolehkanIlustrasi (haluan)

 

 

 

 

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM– Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa akhirnya menetapkan hukum penggunaan vaksin Measles-Rubella (MR) haram. Fatwa itu keluar setelah melalui pembahasan yang cukup panjang.

Dilansir dari halaman halalmui.org, rapat Komisi Fatwa yang berlangsung pada Senin (20/08) malam, menghasilkan, Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institut of India) untuk Imunisasi, ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yakni.

Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

Penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institut of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan (mubah), karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan ahli yang kompeten dan dapat dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Dibolehkannya penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud (terpaksa) tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Lalu, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Dan pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat obatan dan vaksin yang suci dan halal.

“Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurmakan sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA yang menandatangani fatwa tersebut di gedung MUI Pusat, Jakarta.

Sebelumnya, pertemuan MUI dan Kementerian Kesehatan yang digelar secara tertutup di lantai 2 Gedung MUI Pusat pada 3 Agustus 2018 lalu menghasilkan kesepakatan untuk mensertifikasi kehalalan vaksin melalui MUI dengan bantuan kajian Kemenkes.

Vaksin MR yang saat ini digunakan Kemenkes merupakan produksi dari Serum Institute of India (SII). Dalam membantu proses sertifikasi halal vaksin ini, Menkes Nila Moelek mengirimkan surat kepada SII untuk meminta dokumen terkait kandungan vaksin MR tersebut. Dokumen tersebut telah diperiksa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Hasil pemeriksaan dokumen LPPOM itu selanjutnya diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI sebagai bahan kajian penentuan status vaksin MR.(h/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 1