Bulog akan Salurkan Beras Lewat Markas Polisi dan TNI

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (tengah) bersama direksi dalam media briefing di Gedung Bulog, Senin (14/5).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (tengah) bersama direksi dalam media briefing di Gedung Bulog, Senin (14/5).

“Buwas menilai penyaluran beras lewat markas polisi dan TNI bisa menekan mafia…”

 

 

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog akan mengembangkan jejaring di tingkat Polres, Polsek, Komando Resor Militer (Korem), maupun Komando Distrik Militer (Kodim) untuk menangani penyaluran beras ke masyarakat. Hal tersebut diyakini akan mampu mengatasi permainan mafia beras.

“Tidak ada yang mempermainkan, tidak ada yang memborong (beras) karena sistemnya sudah pakai barcode, jadi ketahuan,” ujarKepala Bulog Budi Waseso dalam media briefing di Gedung Bulog, Senin (14/5). Sistem penggunaan barcode tersebut membuat keluar masuk beras mudah terdeteksi termasuk berapa orang yang membeli beras.

Ia menegaskan, kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI bukanlah mengajak mereka untuk berbisnis. Praktiknya, Bulog hanya menggunakan markas kepolisian dan TNI tersebut dengan tetap menugaskan karyawan Bulog untuk melakukan transaksi. Menurut Budi, ketersediaan beras lebih aman ditempatkan di markas polisi dan TNI dibanding tempat lain meski tidak bisa menjamin 100 persen.

Kerja sama dengan Polisi dan TNI tersebut akan dituangkan dalam bentuk MoU dalam waktu dekat. Buwas, sapaan akrab Budi Waseso menambahkan, tidak ada pelanggaran ataupun kesalahan dalam kerja sama tersebut. Sebab, baik polisi maupun TNI memiliki tugas yang bersentuhan dengan masyarakat.

Kehadiran Polisi dan TNI untuk keberadaan beras, menurutnya, betul-betul bermanfaat dan mengurangi peluang mafia karena bersaing dengan negara. “Negara tidak boleh kalah dengan mafia,” kata dia.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Imam Subowo mengatakan, saat ini Bulog telah memiliki 40.436 Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai jaringannya. Meski hanya 23 ribu RPK yang aktif.

Ia pun akan mendorong agar semua jejaring tersebut menjadi aktif dengan menambah jejaring baru dengan menggaet Polsek dan Koramil sebagai titik RPK.

“Sehingga jejaring kita betul-betul sampai di bawah. Setiap desa itu ada titik jualan, titik RPK, yang dikaji adalah polsek dan koramil, artinya minimal akan ada 74.952 titik karena jumlah desa,” ujarnya.

Dengan angka sebanyak itu dan seluruhnya beroperasi seperti yang diharapkan, maka tidak ada alasan jejaring Bulog tidak mampu menyalurkan beras. “Jadi ketika ditanya titik beras ada di mana, ya harusnya nanti setiap desa ada titik beras,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − = 34