Alasan Pemerintah Target Ekonomi 7 Persen Jokowi Tak Tercapai

Alasan Pemerintah Target Ekonomi 7 Persen Jokowi Tak TercapaiPresiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

 

 

 

 

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menyebut belum tercapainya janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menumbuhkan ekonomi Indonesia di kisaran 7 persen pada tahun depan karena kondisi global yang belum membaik.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan janji pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen pada 2019 dibuat berdasarkan asumsi awal pemerintahan pada 2014.

Kala itu, pemerintah melihat potensi pertumbuhan ekonomi bisa dikisaran angka itu karena kondisi ekonomi global masih meyakinkan.


“Pada saat itu, ekonomi sedang bagus. Angka 7 persen juga merupakan angka aspirasi, jadi harapan kami kondisi global membaik,” ucapnya di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Sayangnya, perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini justru berbalik arah dan memberikan ketidakpastian terhadap ekonomi negara-negara lain. Salah satunya, pada ekonomi Turki.

Sekitar 2014, ekonomi negara di kawasan Eurasia itu sejatinya tumbuh cukup bagus. Namun, perubahan kondisi ekonomi global membuat ekonomi Turki justru tertekan. Belum lama ini, lira, mata uang Turki terpaksa terdepresiasi cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Tetapi dengan kondisi dan tekanan dari AS, pertumbuhan ekonominya jadi tidak bagus. Bahkan ada tekanan lira segala macam. Jadi kondisi dunia ini berubah dan berdampak terhadap Indonesia juga,” terangnya.

Walhasil, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 5,3 persen. Meski tidak sesuai harapan, Adriyanto menilai target itu realistis dan berkualitas.

Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tak sekadar berpatok pada angka, tetapi berdampak bagi masyarakat. Ia mengklaim, setidaknya dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, pemerintah bisa memperbaiki indikator ekonomi lain.

Misalnya, lapangan kerja tercipta, pengangguran berkurang, investasi meningkat, hingga tingkat kemiskinan yang berkurang hingga satu digit sebesar 9,82 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. “Itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya tumbuh, tapi juga berkualitas,” katanya.

Sementara, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 5,3 persen pada tahun depan, tak semata salah pemerintah. Sebab, penetapan target yang jauh dari janji awal merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“APBN itu disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, ada forumnya dan empat tahun terakhir disepakati. Janji Pemilu itu kan biasa, yang penting menang dulu, mewujudkan janji nomor dua. Tapi perlu kritis, ini realistis atau tidak,” ujar Faisal pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian mempertanyakan kembali janji pertumbuhan ekonomi Presiden Jokowi sebesar 7 persen pada tahun depan. Sebab, laju pertumbuhan dalam empat tahun terakhir belum mengarah ke janji tersebut.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 4,79 persen. Lalu, pada 2016 sebesar 5,02 persen. Kemudian, pada 2017 di angka 5,07 persen dan pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,3 persen. “Pertumbuhan tinggi demi kemakmuran rakyat agar bisa bikin semangat. Namun, harapan rakyat ini sampai tahun kelima juga masih jauh dari 7 persen,” pungkasnya. (agi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 + = 48