JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta hati-hati saat merumuskan peraturan presiden ( Perpres) mengenai pelibatan TNI dalam menanggulangi persoalan terorisme. Perpres tersebut akan menjadi aturan pelaksana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( UU Antiterorisme) terkait pelibatan TNI.
 
Koordinator Program Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, pasal pelibatan TNI dalam UU Antiterorisme berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksesif dan keluar dari koridor penegakan hukum (criminal justice system).
 
Menurut Julius, pemerintah harus memastikan implementasi penanganan terorisme tetap berada dalam koridor penegakan hukum. Dengan demikian pemerintah tetap menjadikan prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar penanganan terorisme.
 
Di sisi lain, kata Julius, perlindungan terhadap hak asasi sesungguhnya merupakan esensi dari konsep keamanan itu sendiri (human security). Dalam menyusun kebijakan antiterorisme, negara harus memenuhi kewajibannya dengan benar, yakni menempatkan perlindungan terhadap “liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap “security of person”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

77 + = 86