JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai menilai, DPR tak perlu membentuk Pansus Angket Tenaga Kerja Asing ( TKA) dalam menyikapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurut Yorrys, pembentukan Pansus Angket TKA tak sesuai dengan konteks penerbitan Perpres Pengunaan TKA.

Yorrys tak sepakat jika Perpres TKA akan mempermudah masuknya TKA ke Indonesia dan mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Sebaliknya, menurut Yorrys, Perpres tersebut justru memperketat masuknya TKA ke Indonesia.

Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Maret lalu ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tetapi, hal itu dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.  Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =