SERANG, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa dia tidak mendapatkan laporan soal adanya sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3). Akibatnya, Jokowi baru mengetahui soal adanya pasal-pasal kontroversial setelah undang-undang tersebut disahkan bersama antara DPR dan pemerintah.

Saat ditanya apakah ia memberikan teguran kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jokowi tidak menjawab. Ia hanya kembali menjelaskan bahwa dinamika pembahasan UU MD3 antara DPR dan pemerintah berlangsung sangat cepat.

Jokowi mengaku bahwa dia menangkap keresahan masyarakat atas sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Oleh karena itulah, Jokowi menunjukkan sikap untuk tidak menandatangani lembar pengesahan UU MD3 meski hal tersebut tidak berdampak apa pun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang akan otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan di rapat paripurna meski tidak ditandatangani oleh Presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =