JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengingatkan, permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap calon peserta pilkada bisa menimbulkan sejumlah persoalan. Hal ini terutama terkait kepentingan pemilih.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, KPU mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum terhadap calon peserta pilkada yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, KPU bisa menginformasikan kepada pemilih, calon-calon yang berpotensi ditetapkan jadi tersangka.

Arief mengatakan, pemilih harus cerdas dan mengetahui latar belakang calon kandidat pilihannya. Pemilih akan menentukan apakah memilih calon yang tersangkut kasus hukum itu atau tidak.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, lembaganya menghormati pernyataan pemerintah.  Akan tetapi, persoalan pidana pemilihan tidak bisa ditunda karena hal itu berkaitan erat dengan syarat pencalonan peserta pilkada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 3