Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengusulkan agar anggaran dana hibah dan bantuan sosial di pemerintah daerah dimoratorium atau dihentikan sementara.
 
Menurut ICW, hal itu perlu dilakukan tahun ini karena memasuki tahun politik. Pada pertengahan tahun nanti, Pilkada Serentak 2018 akan digelar di 171 daerah.
 
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satya Langkun mengatakan kekhawatiran Ombudsman akan terjadinya pelanggaran maladministrasi pengelolaan anggaran di daerah pada tahun politik sangat beralasan.
 
Petahana yang akan maju lagi pada pilkada dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk menang. Salah satunya, yaitu anggaran daerah, terutama dana hibah dan bansos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 3 =